Kepulauan Bangka Belitung menjadi sorotan nasional menyusul pengerahan kekuatan TNI secara masif dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam dan pertahanan wilayah, Rabu (19/11/2025). Sebanyak 68 ribu personel gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dilibatkan dalam Latihan Terintegrasi TNI 2025. Langkah serupa juga digelar di Morowali sebagai bentuk konsistensi menghadapi ancaman yang sama. Tindakan sigap ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo yang fokus pada pengamanan aset strategis negara akibat maraknya aktivitas tambang ilegal.
Belakangan, Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terhadap sekitar seribu titik tambang timah yang beroperasi tanpa izin di Bangka Belitung. Aktivitas liar itu mengakibatkan kerugian signifikan, di mana negara kehilangan produksi timah hingga 80 persen serta berdampak buruk bagi lingkungan hidup sekitar.
Dalam pengamatan langsung di Desa Mabat, Bangka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menandaskan, latihan berskala besar ini bukan sekadar unjuk kekuatan militer atau alat utama sistem persenjataan, melainkan manifestasi nyata penegakan kedaulatan nasional. Ia menuturkan bahwa negara perlu mempunyai kapasitas serta kesiapsiagaan penuh guna menjaga aturan dan menindak tegas pihak-pihak yang mengancam ketersediaan sumber daya vital.
Uji Lapangan OMSP
Didampingi sejumlah pejabat strategis lintas institusi, seperti Menteri ESDM, Jaksa Agung, Kepala BPKP, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, kegiatan latihan ini sekaligus menjadi ajang uji doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), memperluas fungsi TNI tidak hanya di bidang pertahanan perang, tetapi juga perlindungan aset nasional.
Menurut Jenderal Agus, saat ini perlindungan aset negara, terutama sumber daya alam, telah mencapai status selevel dengan tugas mempertahankan kedaulatan negara. Latihan ini difokuskan pada pengamanan objek penting nasional yang selama ini rawan diserobot penambang ilegal di kawasan Bangka Belitung maupun Morowali.
Penguatan instruksi dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo yang meminta agar semua jalur masuk dan keluar hasil tambang ilegal, baik di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung, diblokir sepenuhnya. “Negara harus memastikan secara detail lalu lintas sumber daya yang meninggalkan atau memasuki wilayah ini,” ujar Prabowo dengan tegas.
Simulasi Penanggulangan Eksploitasi Ilegal
Rangkaian latihan juga melibatkan demonstrasi kemampuan serangan udara langsung melalui manuver tiga pesawat tempur F-16 dari Wing Udara 31 dan penerjunan ratusan prajurit Batalyon 501/Bajra Yudha Kostrad dalam operasi taktis. Selain itu, latihan juga menggelar simulasi penangkapan ponton tambang menggunakan dua kapal perang TNI AL serta penguasaan lokasi tambang pasir secara cepat oleh Koopssus TNI. Sementara, Menhan bersama tim melakukan tinjauan terhadap hasil operasi penangkapan ponton-ponton ilegal di Dermaga Belinyu, serta area tambang pasir di Dusun Nadi.
Pengerahan personel dan alat utama pertahanan ini menggarisbawahi betapa perlindungan sumber daya alam bersinggungan langsung dengan penegakan kedaulatan—lebih dari sekedar pendisiplinan hukum biasa.
Tidak hanya aspek militer yang menjadi perhatian, namun juga pertimbangan strategis dan geografis yang mendasari pemilihan Bangka Belitung, sebab wilayah ini mengandung nilai ekonomi dan strategis tinggi sebagai tumpuan komoditas nasional yang rentan eksploitasi liar.
Keberadaan TNI diharapkan makin memperkuat peran pemerintah dalam memastikan aset negara tetap terjaga dan kedaulatan bangsa senantiasa ditegakkan di seluruh penjuru negeri.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
