Penolakan penetapan Taman Nasional Meratus menjadi salah satu tuntutan yang diperjuangkan mahasiswa dalam unjuk rasa di gedung DPRD Kalsel. Dari 6 poin tuntutan mahasiswa, isu penolakan Taman Nasional Meratus berada di urutan kedua yang menuntut pembatalan penetapan tersebut karena dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat dan dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai. Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, secara terang-terangan menyatakan sikap ikut menolak penetapan tersebut. Dia mendesak Gubernur Kalsel untuk menarik rekomendasi pengusulan dan penetapan Taman Nasional Meratus.
Di tengah unjuk rasa di Rumah Banjar -gedung DPRD Kalsel- mahasiswa merespons positif pernyataan Ketua DPRD Kalsel tersebut. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Yazid Arifani, menyampaikan bahwa tuntutan penolakan Taman Nasional Meratus sudah disuarakan sejak Agustus lalu saat mendampingi masyarakat adat berunjuk rasa di kantor Gubernur Kalsel. Tuntutan ini didasari oleh surat rekomendasi Gubernur Kalsel tentang penetapan Taman Nasional Meratus yang menjadi perhatian karena potensi dampak yang besar.
Demi keberlangsungan ruang hidup dan keberlangsungan masyarakat adat, mahasiswa meminta Ketua DPRD Kalsel untuk menyatakan sikap menolak rekomendasi penetapan Taman Nasional Meratus. Mereka menekankan pentingnya langkah tersebut untuk mencegah dampak yang merugikan. Hal ini merupakan upaya bersama antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak terkait dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup.
