Rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) sedang menjadi perhatian, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti warteg, warkop, dan kedai kopi rumahan. Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, aturan ini berpotensi mempengaruhi pola aktivitas harian masyarakat yang sering memanfaatkan tempat-tempat tersebut sebagai lokasi nongkrong murah dan nyaman. Warteg dan warkop tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan atau minum, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial yang penting bagi banyak orang. Namun, jika Raperda KTR diterapkan tanpa ada ruang adaptasi, ada prediksi bahwa akan terjadi perubahan signifikan.
Salah satu kekhawatiran utama adalah pergeseran perilaku pelanggan. Jika aktivitas merokok dibatasi di warteg atau warkop, sebagian pelanggan yang biasanya menghabiskan waktu lama mungkin akan mencari tempat lain yang memungkinkan mereka untuk merokok. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) juga menyoroti beberapa pasal dalam Raperda KTR yang berpotensi berdampak negatif pada pendapatan para pedagang. APKLI merasa bahwa aturan ini berpotensi menurunkan omzet pedagang kecil seperti di Warung Tegal, warung kopi, dan tempat makan lainnya.
Terkait hal ini, penting untuk mencari titik tengah antara kepentingan kesehatan publik dan kelangsungan usaha kecil. Pemerintah daerah perlu melibatkan pelaku UMKM sejak awal agar penerapan aturan tidak menghancurkan usaha yang telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak negatif dari Raperda KTR, pengamat berpendapat bahwa dengan sosialisasi yang efektif dan waktu adaptasi yang memadai, pelaku usaha masih memiliki peluang untuk menyesuaikan usaha mereka, misalnya dengan menciptakan area semi-terbuka atau konsep baru yang sesuai dengan regulasi yang ada.
