Mahasiswa di Kalimantan Selatan menuntut janji yang diberikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, H. Supian HK terkait penolakan usulan Taman Nasional Meratus. Mereka menegaskan bahwa nota kesepahaman terkait pembatalan penetapan Taman Nasional Meratus harus dipenuhi karena mengancam kehidupan masyarakat adat tanpa kajian lingkungan yang memadai. Koordinator BEM Seluruh Indonesia (SI) Kalsel, Rizki, menekankan bahwa janji untuk membuat nota kesepahaman oleh Ketua DPRD Kalsel dan Gubernur Kalsel harus ditepati dengan bukti konkret. Mahasiswa juga menekan DPRD Kalsel untuk memberikan keterbukaan dan komitmen terkait pembatalan Taman Nasional Meratus.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak dilakukannya audit lingkungan yang independen, transparan, dan berbasis ilmiah, serta penindakan hukum terhadap akar penyebab krisis ekologis. Menanggapi tuntutan mahasiswa, H. Supian HK dari Komisi III DPRD Kalsel mengklaim bahwa bukti-bukti berupa foto dan video terkait progres penyampaian tuntutan ke pihak terkait sudah ada. Ketua DPRD Kalsel menegaskan bahwa sekretariat akan menyampaikan progres penyelesaian tuntutan mahasiswa ke publik. Hal ini sebagai respons terhadap desakan dan tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa terkait isu Taman Nasional Meratus, yang diharapkan dapat memberikan solusi konkret atas masalah tersebut.
