Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus mendorong administrasi pemerintahan yang tertib dan profesional di lingkungan Pemkab HSU. Hal ini disampaikan oleh Bupati HSU melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Khairussalim, yang menekankan pentingnya tata naskah dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Naskah dinas bukan hanya dokumen administrasi biasa, tetapi merupakan alat komunikasi resmi, cermin profesionalisme aparatur, dan bukti akuntabilitas dan tertib administrasi.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 41 tahun 2025 diterapkan untuk mencapai keseragaman, ketertiban, dan kepastian dalam penyusunan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sosialisasi mengenai peraturan ini dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pedoman yang sama dalam penyusunan naskah dinas secara tertib dan sistematis. Harapannya, implementasi peraturan ini akan meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan menjadi lebih baik, efektif, dan profesional.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan HSU, Karyanadi, menyatakan perlunya sosialisasi mengenai perubahan signifikan dalam tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan baru. Beberapa perubahan penting meliputi penggunaan format A4, ketentuan penyusunan surat lebih dari satu halaman, pengaturan tata letak naskah, dan penggunaan cap dinas yang disesuaikan dengan logo daerah. Pemerintah desa juga akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan baru sebelum penerapan penuh tata naskah dinas.
Dengan harapan agar seluruh perangkat daerah memahami dan menerapkan tata naskah dinas secara seragam, Dispersip HSU berusaha mewujudkan administrasi pemerintahan yang tertib, profesional, dan akuntabel di Kabupaten HSU. Kegiatan ini dihadiri oleh para kasubag dan staf SKPD se Kabupaten Hulu Sungai Utara.
