Donasi kripto kepada partai-partai politik Inggris akan dilarang sebagai respons terhadap tinjauan mengenai campur tangan keuangan asing. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyampaikan hal ini yang dikutip dari BBC. Selain itu, donasi dari warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri akan dibatasi hingga 100.000 poundsterling atau sekitar Rp 2,25 miliar per tahun. Rekomendasi tersebut termasuk dalam 17 rekomendasi yang dibuat oleh mantan pejabat tinggi pemerintah Philip Rycroft.
Pemerintah Inggris masih dalam pertimbangan terhadap rekomendasi lainnya yang diajukan oleh Rycroft, termasuk larangan iklan politik daring yang didanai asing. Tinjauan ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman campur tangan asing dalam demokrasi Inggris. Kasus campur tangan asing dalam politik Inggris, termasuk hukuman terhadap mantan anggota parlemen Reform UK, Nathan Gill, telah menjadi sorotan.
Reform UK merupakan partai di Westminster yang diketahui menerima donasi dalam bentuk kripto. Nigel Farage, pemimpin Reform UK, menjelaskan bahwa partainya menerima donasi dalam bitcoin. Situs web Reform UK menegaskan bahwa mereka tidak menerima donasi secara anonim dan setiap donasi di atas 500 poundsterling akan diperiksa.
Pihak berwenang di Inggris memastikan bahwa partai-partai harus melakukan pengecekan terhadap sumber donasi di atas 500 poundsterling. Hingga saat ini, tidak ada partai yang melaporkan donasi kripto kepada komisi. Seorang juru bicara Reform UK menjelaskan bahwa donasi kripto yang diterima akan diubah menjadi uang tunai oleh pihak ketiga yang teregulasi. Reform UK sendiri tidak memiliki dompet kripto dan memastikan bahwa mereka memenuhi semua tanggung jawab terkait donasi tersebut.
