Parlemen Polandia mengalami kegagalan dalam membatalan veto Presiden Karol Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto. Hal ini memunculkan kebuntuan dalam upaya regulasi aset digital di negara tersebut. Dalam pemungutan suara, anggota parlemen tidak mencapai mayoritas suara yang dibutuhkan untuk mencabut veto presiden, dengan 243 anggota menentang dan 191 mendukung.
Rancangan undang-undang ini diprakarsai oleh Perdana Menteri Donald Tusk dan bertujuan untuk menyelaraskan Polandia dengan Regulasi Pasar Aset Kripto Uni Eropa (MiCA), sebagai kerangka kerja untuk penerbitan dan penyimpanan aset kripto. Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadi tonggak penting dalam pengawasan kripto di Polandia, menyusul negara tersebut yang masih belum menerapkan MiCA seperti negara-negara anggota lainnya.
Presiden Nawrocki mempertahankan veto-nya dengan alasan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan berpotensi melampaui wewenang, kurang transparan, dan memberatkan usaha kecil secara berlebihan. Di sisi lain, pejabat pemerintah telah memperingatkan bahwa penundaan aturan tersebut dapat meningkatkan risiko bagi investor. Menteri Keuangan Andrzej Domański bahkan menggambarkan situasi tanpa aturan yang jelas sebagai ladang subur bagi para penipu.
