Aktivitas Presiden Prabowo Subianto yang kerap melakukan kunjungan ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Publik kerap membahas lawatan bilateral, partisipasi konferensi internasional, hingga pertemuan dengan para pemimpin negara lain yang selalu diberitakan luas di berbagai media.
Reaksi dari masyarakat terhadap rangkaian aktivitas tersebut pun beragam. Di ranah media sosial, muncul diskusi seputar tujuan kunjungan ke luar negeri yang begitu sering. Pertanyaan seperti “Mengapa presiden ke luar negeri terus-menerus?” dan “Apa manfaat nyata dari kunjungan itu untuk rakyat?” menjadi topik yang ramai.
Kritik semacam itu sebenarnya lumrah muncul karena diplomasi kerap dianggap jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak seperti pembangunan fisik atau bantuan langsung, dampak diplomasi tidak kasat mata dan hasilnya sering kali baru terasa dalam jangka panjang. Padahal, diplomasi punya peran yang sangat vital menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Selama satu setengah tahun masa pemerintahannya, Prabowo telah menorehkan catatan kunjungan luar negeri yang tinggi, menandakan Indonesia ingin lebih proaktif memainkan peran di dunia internasional. Fenomena ini pun menjadi sebuah isu penting yang diulas dalam forum IR Youth Talks yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Anggy Pasaribu, seorang jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy, menyoroti adanya kesenjangan antara aktivitas luar negeri pemerintah dan apa yang dipahami masyarakat umum. Menurutnya, walaupun masyarakat bisa menyaksikan peran Indonesia semakin nyata di dunia, banyak di antara mereka yang belum paham konteks dan pentingnya aktivitas itu untuk negeri ini.
Keadaan geopolitik saat ini sangat penuh tantangan, mulai dari rivalitas negara besar seperti Amerika Serikat versus Tiongkok, hingga perseteruan Rusia-Ukraina dan instabilitas di Timur Tengah. Semua konflik global ini telah berdampak ke ekonomi dunia, termasuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Harga energi, stabilitas rantai pasokan, hingga peluang kerja sangat dipengaruhi oleh atmosfer global.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas mengungkapkan bahwa fragmentasi kekuatan global menyebabkan negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko nyata, sehingga memaksa diplomasi Indonesia untuk selalu gesit dan menjaga hubungan dengan banyak negara. Praksis politik luar negeri yang tetap berprinsip bebas aktif, namun kini lebih luwes dan fleksibel, menjadi pilihan Indonesia agar dapat menavigasi arus persaingan global.
Di dunia ilmu hubungan internasional, strategi menjaga keseimbangan atau hedging menjadi pendekatan yang banyak diambil. Di era saat ini, seperti dipaparkan oleh Broto Wardoyo dari Universitas Indonesia, strategi itu sudah mengarah pada model resilience-based hedging yang menekankan penguatan internal di samping fleksibilitas hubungan luar negeri agar Indonesia bisa bertahan dari guncangan eksternal.
Keterlibatan Indonesia dalam forum seperti G20, ASEAN, maupun BRICS tak sekadar menjadi “penggembira” atau ajang foto bersama. Terdapat kepentingan strategis yang sangat besar untuk menjaga posisi tawar Indonesia, walaupun sering kali pesan mengenai urgensi ini belum tersampaikan secara gamblang ke publik. Media lebih sering hanya menyoroti sisi seremonial, tanpa membedah makna di balik diplomasi yang sedang dijalankan.
Permasalahan komunikasi publik juga menjadi sorotan utama. Strategi politik luar negeri kerap hanya berada di ruang elite dengan bahasa yang sulit dicerna masyarakat. Di era informasi saat ini, narasi yang jelas dan komunikatif sangat menentukan. Tanpa penjelasan yang mudah dipahami, masyarakat bisa lebih percaya pada opini yang simpel namun kurang mendalam, yang dengan cepat menyebar di media sosial.
Menurut Anggy, pemerintah butuh juru bicara yang mampu menyampaikan konteks dan kepentingan diplomasi secara ringkas dan membumi, mulai dari dampak pada perekonomian, investasi, keamanan, hingga keseharian warga Indonesia. Kanal-kanal digital resmi pemerintah juga dituntut tidak hanya sekadar menyebarkan aktivitas, tapi juga memberikan substansi dan penjelasan di balik kebijakan luar negeri.
Tantangan ke depan, diplomasi Indonesia bukan hanya mampu beradaptasi dengan dunia luar yang kian kompetitif, tetapi juga harus berhasil membangun pemahaman publik bahwa langkah diplomasi itu penting dan berdampak nyata. Diplomasi bukan saja perkara reputasi di kancah internasional, namun juga harus bisa menjadi kebanggaan dan dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
