DPRKPLH Kabupaten Banjar Tinjau Aktivitas Pertambangan Bawah Tanah PT MMI
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar bersama Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan melakukan verifikasi lapangan terkait informasi aktivitas pertambangan bawah tanah (underground mining) dan kondisi lingkungan di sekitar PT Merge Mining Industry (MMI).
Pada Selasa (2/6/2026), tim DPRKPLH melaksanakan pertemuan dengan manajemen PT MMI untuk klarifikasi informasi yang beredar dan meninjau kondisi di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungaipinang. Ini sebagai respons atas informasi yang berkembang di masyarakat. “Kegiatan dilakukan untuk memastikan informasi diverifikasi berdasarkan fakta lapangan dan data objektif,” ujar Rahman Hadi Priyanto – Kabid Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas LH (P3KLH).
Pemeriksaan Lanjutan dan Pengawasan
Pada Rabu (3/6/2026), DPRKPLH Kabupaten Banjar mendampingi Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan DLH Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemeriksaan lanjutan. Salah satunya adalah pengambilan sampel air dari lima titik sungai terdekat dengan area tambang PT MMI di Desa Rantau Bakula yang diduga berdampak negatif pada lingkungan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pengawasan dan pengumpulan data teknis untuk kajian dan evaluasi oleh Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk mengawal proses secara transparan dan profesional.
Komitmen Perlindungan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam pengawasan kegiatan usaha di daerah. Masyarakat diminta untuk tenang dan menunggu hasil verifikasi resmi dari proses yang sedang berlangsung.
