Industri Kripto Tekan Kongres AS untuk Segera Sahkan Aturan Pajak Staking dan Mining
Industri kripto terus memantau perkembangan RUU terkait pembayaran pajak atas aktivitas mining dan staking di Amerika Serikat. Melalui RUU tersebut, penambang kripto dan pelaku staking akan diberikan pilihan strategis terkait pembayaran pajak, menghindari beban pajak yang terlalu dini.
Keputusan Pajak yang Lebih Adil
Sejumlah kelompok lobi kripto menyambut baik mekanisme pembayaran pajak yang diatur dalam RUU tersebut. Mereka menilai keputusan untuk membayar pajak saat menerima aset kripto atau menjual aset tersebut cukup adil. Dengan demikian, pengakuan pendapatan tetap terjaga tanpa memberatkan wajib pajak sebelum meraih keuntungan nyata dari aset yang dimiliki.
Amandemen Kontroversial
Saat ini, RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan di Komite Ways and Means DPR AS. Namun, anggota DPR dari Partai Demokrat, Steven Horsford, mengajukan amandemen yang cukup kontroversial. Ia ingin membatasi penundaan pembayaran pajak atas imbalan kripto maksimal lima tahun.
Usulan amandemen tersebut segera mendapat sorotan tajam dari CEO Crypto Council for Innovation, Ji Hun Kim. Menurut Kim, amandemen tersebut bukanlah langkah yang tepat dan hanya akan mengganggu asas utama dari RUU yang sedang dibahas.
Kim juga menegaskan bahwa industri kripto sudah memberikan beberapa kompromi selama proses perumusan regulasi tersebut. Sehingga, penambahan penerimaan negara dari amandemen tersebut dianggap sangat kecil dan tidak sebanding dengan potensi kerugian yang akan diakibatkannya.
