Tiongkok telah memberlakukan kontrol ketat terhadap mata uang kripto dan perdagangan aset digital spekulatif. Namun, negara tersebut juga mendorong integrasi inisiatif blockchain dalam sektor keuangan dan infrastruktur data. Pada Oktober 2019, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakui blockchain sebagai terobosan penting untuk inovasi teknologi inti, dengan mengimbau percepatan pengembangan aplikasi berbasis blockchain dan penerapannya dalam ekonomi dunia nyata.
Pada April 2021, Biro Pajak Shenzhen memperluas penggunaan sistem faktur elektronik blockchain pertama di Tiongkok. Meskipun demikian, pada bulan September tahun yang sama, Tiongkok mengumumkan larangan nasional terhadap transaksi dan penambangan aset kripto sebagai bagian dari penegakan hukum yang lebih luas di berbagai instansi pemerintah.
Meskipun adanya larangan, Tiongkok tetap menjadi salah satu negara terbesar dalam penambangan Bitcoin. Data dari Compass Mining pada Januari 2026 menunjukkan bahwa Tiongkok menyumbang sebanyak 11,7% dari total hashrate global. Upaya Tiongkok dalam mengintegrasikan teknologi blockchain dalam berbagai sektor menunjukkan komitmen negara tersebut untuk terus memajukan inovasi teknologi, meskipun dengan tetap memperhatikan regulasi dan kebijakan yang berlaku.
