Provinsi Kalimantan Selatan Jadi Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi pilot project nasional penanganan jembatan non-nasional melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jembatan yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat.
Komitmen Sinergi dalam Penanganan Jembatan
Penandatanganan kesepakatan bersama Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional dilakukan di kediaman Gubernur Kalsel, Banjarmasin. Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI, Gubernur Kalsel, Kapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, para bupati, dan wali kota.
Pilot project ini melibatkan enam daerah di Kalsel, yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Seluruh proses dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan jembatan disinkronkan dalam sinergi ini.
Harapan dan Komitmen dalam Proyek Jembatan
Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar menyatakan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan jembatan. Hingga Agustus 2026, sudah dibangun sekitar 3.395 jembatan melalui Satgas Jembatan TNI AD dan Polri, termasuk 131 jembatan desa di Kalsel.
Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program nasional tersebut. Anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jembatan, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait infrastruktur jembatan.
Program penanganan jembatan non-nasional diharapkan dapat membuka konektivitas wilayah, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik. Kolaborasi lintas sektor di Kalsel diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan bagi seluruh provinsi di Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
