Raperda Perubahan APBD Kabupaten Banjar 2026 Disetujui DPRD dan Pemerintah Lokal
Pada hari Selasa (1/9/2026), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dan pihak eksekutif setempat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna di Martapura yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Agus Maulana.
Pendapat dan Proses Persetujuan
Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, menyampaikan bahwa Raperda Perubahan APBD 2026 disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan dan masukan dari DPRD selama proses pembahasan.
Selain itu, fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan pendapat akhir masing-masing. Salah satunya, Fraksi Gerindra, mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan elektronifikasi transaksi.
Focus pada Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat
Fraksi Gerindra juga mendukung arah belanja yang difokuskan pada pembangunan, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Setiap tambahan anggaran harus digunakan untuk program-program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Di samping itu, dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Juga dijadwalkan jawaban fraksi-fraksi atas empat Raperda inisiatif DPRD terkait perubahan Perda Kabupaten Banjar, Pembinaan Olahraga Daerah, Toko Swalayan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Rapat diakhiri dengan pengambilan keputusan terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2026 melalui penyampaian laporan Badan Anggaran dan persetujuan pimpinan DPRD, serta penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Banjar tentang persetujuan Raperda Perubahan APBD TA 2026.
